Jurnalis: St. Mulkia Nasira
Editor: Masdin
Unsulbar News, Majene. Di awal tahun 2019 Universitas Sulawesi barat (Unsulbar) telah memberangkatkan 166 mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang XII di dua kabupaten yakni Majene dan Mamuju. Selama 40 hari, mahasiswa tersebut akan menjalankan berbagai macam program kerja di desa atau poskonya masing-masing.
Namun disisi lain, beredar kabar tentang peserta KKN yang mempertanyakan pengelolaan anggaran. Hal ini diakibatkan karena keterlambatan pembagian atribut KKN berupa rompi hingga fasilitas lainnya yang dianggap kurang maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unsulbar Abdul Kadir mengatakan, pengelolaan anggaran KKN telah dikelola secara transparan, panitia telah menjelaskan semua pengalokasian anggaran saat pembekalan.
Sementara itu, Abdul Kadir membenarkan adanya keterlambatan distribusi rompi KKN, menurutnya hal ini terjadi karena keterlambatan kepastian jumlah peserta KKN karena ada beberapa mahasiswa yang mengambil formulir tapi tidak mengembalikan formulir tersebut, sehingga pemesanan rompi juga terlambat. Selain itu proses pencairan anggaran cukup panjang dan melibatkan banyak pihak. Namun ia memastikan rompi tersebut akan datang paling lambat 20 Januari mendatang. “Kita sudah pesan, besok sudah ada itu, paling lambat lusa,” ungkap ketua LPPM di ruang kerjanya, (18/1).
Lebih lanjut pria berkacamata itu menjelaskan bahwa anggaran tidak bisa dicairkan 100 persen karena kita (Unsulbar) masih satker (PTN pola penerimaan negara bukan pajak). “Itu uang yang masuk sebenarnya tidak bisa kita cairkan 100 persen karena ini masuk satker, satker itu maksudnya ada uang masuk itu hanya 80 persen yang kita ambil, beda dengan Tadulako yang sudah BLU (PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum) dan BH (Badan Hukum) seperti Unhas,” tutupnya.
