Jurnalis: Febrianti Daeng Mangetten, Sabria
Editor: Masdin
Unsulbar News, Majene. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Barat (DJPb Sulbar) bekerja sama dengan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) gelar kuliah umum di Gedung HG, Kamis (08/04/2021).
Di hadapan para mahasiswa dari berbagai fakultas, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Sulbar, Imik Eko Putro memaparkan materi bertajuk “Peran APBN 2021 dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional”.
Imik menjelaskan alasan alokasi anggaran pendapatan tahun 2021 harus meningkat, sebab pandemi Covid-19 belum berakhir. Sehingga butuh banyak dana untuk menjalankan program pemeliharaan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga roda perekonomian tetap bergerak.
“Tahun 2021 alokasi anggaran untuk pendapatan itu harus meningkat sebab pandemi masih berjalan. 3M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak) tidak cukup. Ditambahi 3T (Tracing, Testing, Treatment). Semua masyarakat Indonesia juga diharapkan untuk divaksin, sehingga butuh pendapatan lebih besar,” ujannya.
Ia juga menjelaskan, selain menjaga kesehatan dan keperluan rumah tangga lainnya perlu biaya, olehnya harus ada aktivitas ekonomi.
“Sehingga disetting untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada Bantuan Presiden (Banpres), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Prakerja untuk memutar ekonomi keluarga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan agar mahasiswa dapat mensosialisasikan kepada masyarakat supaya memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk menjalankan usaha, bukan untuk barang-barang konsumtif.
“Teman-teman mahasiswa dapat sharing maksud diberikan bantuan, bukan untuk beli baju, beli sepatu, tapi untuk membuka usaha,” tuturnya.
Selain itu, Imik mengajak mahasiswa untuk menyukseskan misi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan cara menghadapi tantangan vaksin massal, memperkuat 3M & 3T, menyalurkan informasi mengenai kebijakan bantuan sosial kepada masyarakat, serta memandu mereka mengembangkan usaha dengan memanfaatkan teknologi digital, supaya mampu bersaing dan menambah penghasilan.
Juga berharap, supaya mahasiswa nantinya bisa menjadi pengusaha yang menggerakkan hasil kekayaan Majene, maka secara tidak langsung membantu pemerintah dari sisi perpajakan dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga tidak harus bergantung pada bantuan sosial.
Pada sesi tanya jawab, mahasiswa terlihat antusias untuk bertanya dan menanggapi. Salah satunya dari Kalvin (Kehutanan, 2019) mempertanyakan aktualisasi dari anggaran APBN yang menurutnya tidak begitu nampak pada pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
Merespon pertanyaan tersebut, Imik mengaku senang dengan mahasiswa yang kritis, karena itu berarti sudah memahami materi yang disampaikan dengan baik. Ia melanjutkan dengan menjabarkan fungsi pembendaharaan untuk menghindari salah tafsir.
“Saya takutnya peserta salah dalam menafsirkan tugas kami, yang mana fungsi dari pihak pembendaharaan yaitu menyalurkan anggaran pemerintah kepada lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi pusat dan jajarannya, yang nantinya instansi tersebut yang akan mengeksekusi penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kami menekankan kepada instansi bersangkutan agar anggaran disalurkan seratus persen,”.
Imik menerangkan bahwa sistem penyaluran sudah menggunakan layanan online untuk menghindari kecurangan serta untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami berharap sistem penyaluran ini tidak main-main. Mari kita lihat, kita kontrol, apakah jadi jalan atau tidak, jadi gedung atau tidak, jadi program atau tidak, termasuk penegak hukum untuk memonitor,” harapnya.
Dalam kesempatan itu juga hadir, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Majene, Muhammad Sidkon dan dosen Fakultas Ekonomi Unsulbar, Jumardi selaku moderator. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto dan pemberian sertifikat kepada seluruh peserta.
Materi kuliah umum selengkapnya dapat diakses melalui bit.ly/DJPBGoesUnsulbar2021
