Penulis: Bimbim Briliansyah
Kawan-kawan,
Jika kita ingin melihat wajah Indonesia 10 tahun ke depan, maka jangan lihat Istana. Lihatlah kampus.
Karena kampus adalah miniatur negara.
Di dalamnya ada rakyatnya: mahasiswa.
Ada pemerintahannya: BEM, DPM, HMJ.
Ada undang-undangnya: AD/ART.
Ada anggarannya: dana BEM dan HMJ, dana kegiatan, dana dari kampus.
Ada pemilihan ketua baru, ada debat, ada kebijakan, ada pengawalan, bahkan ada demonstrasi.
Seharusnya, kampus menjadi laboratorium terbaik. Laboratorium demokrasi. Laboratorium kejujuran. Laboratorium pemimpin masa depan.
Tapi hari ini, di dalam miniatur inilah kita justru menemukan penyakit yang sama dengan di luar sana. Penyakit yang kita sebut: KORUPSI.
Bukan korupsi miliaran. Tapi korupsi kecil.
Korupsi yang awalnya tampak sepele. Korupsi yang dibungkus dengan kalimat: “Banyak ji dana lembaga”, “Yang penting acaranya jalan”, “Tidak ada ji yang tahu”.
Apa bentuknya?
- Mark-up anggaran.
Harga sound Rp1.000.000, ditulis Rp1.500.000. Selisihnya “uang lelah”. - SPJ fiktif. Nota dipinjam, bukti dibelanjakan asal-asalan, yang penting uangnya cair.
- Nepotisme.
Jabatan dibagi bukan karena kapasitas, tetapi karena kedekatan. - Penyalahgunaan wewenang.
“Karena aku ketua, jadi aku yang putuskan.” - Dan yang paling berbahaya: Apatisme. Saat ada yang bertanya “Uangnya ke mana?” dijawab “Tidak usah ribut, cuma segitu.”
Kawan-kawan,
Inilah yang paling kita takutkan. Bukan besarnya uang yang dikorupsi. Tapi dinormalisasikannya korupsi itu.
Karena otak kita sedang dilatih. Dilatih untuk percaya bahwa “selama tujuannya baik, caranya boleh kotor”.
Dilatih untuk percaya bahwa “selama tidak ketahuan, tidak apa-apa”.
Hari ini kita membenarkan korupsi jutaan atau ribuan. Sepuluh tahun lagi kita akan membenarkan korupsi Rp2 miliar.
Ingat, tidak ada koruptor yang lahir langsung besar. Semua berawal dari korupsi kecil yang dianggap wajar.
Maka pertanyaannya: Mau jadi apa kampus kita?
Mau jadi pabrik pencetak pejabat korup?
Atau mau jadi sekolah kepemimpinan yang melahirkan negarawan jujur?
Jawabannya ada di kita.
Kalau hari ini kita tidak berani menolak mark-up, bagaimana besok kita berani menolak suap?
Kalau hari ini kita takut mengaudit dana lembaga dalam kampus, bagaimana besok kita berani mengaudit APBN?
Lembaga dalam kampus harus kembali pada jati dirinya.
Transparan dalam anggaran.
Buka LPJ selebar-lebarnya.
Kritis dalam mengawasi. DPM harus hidup, mahasiswa harus bertanya.
Tegas dalam menolak. Katakan TIDAK pada budaya “asal cair”.
Karena perubahan besar selalu dimulai dari menolak hal kecil yang salah.
“Jangan pernah bangga jadi Bagian di dalam Lembaga kampus jika kamu memimpin dengan cara yang kotor. Karena sejarah tidak mencatat seberapa besar acaramu, tapi mencatat seberapa bersih caramu.”
Terima kasih
Editor: Siti Nanda Cahya Al Qadri
