Suasana dialog Urgensi RUU Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komunitas Praktisi Peradilan Semu Baharuddin Lopa Unsulbar. Sumber foto: Unsulbar News
Penulis: Selma Adam
Unsulbar News, Majene – Komunitas Praktisi Peradilan Semu Baharuddin Lopa (Korps Barlop) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menggelar dialog hukum bertema urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dialog ini berlangsung di Laboratorium Hukum Unsulbar pada, Kamis (29/10/2026)
Menyoroti pentingnya regulasi untuk memiskinkan koruptor sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam penerapannya.
Dialog diikuti 26 peserta yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Hukum Unsulbar dan anggota Korps Barlop. Narasumber yang dihadirkan adalah dosen Hukum Unsulbar, S Muchtadin Al Attas S H M H, advokat, Desi Afrianti Arnas S H, dan demisioner Korps Barlop, A Muh Asrul Mawardi S H.
Muchtadin menegaskan bahwa perampasan aset penting dilakukan karena penegakan hukum selama ini cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara aset hasil kejahatannya masih dapat dikuasai.
“Kenapa penting? Karena selama ini kita selalu orientasinya pada orang. Sehingga ya orangnya terhukum, tapi asetnya di luar sana itu masih tetap aman,” ujarnya.
Ia menambahkan, salah satu tujuan utama perampasan aset adalah asset recovery atau pemulihan aset hasil tindak pidana. Pemulihan tersebut diharapkan membantu mengembalikan kerugian keuangan negara dan mendukung pembiayaan fasilitas umum, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.
Meski dinilai efektif dalam pemberantasan korupsi, penerapan RUU Perampasan Aset juga memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan hak milik. Desi memperingatkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi harus diimbangi perlindungan terhadap masyarakat dari potensi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh negara.
“Jangan sampai pemilik aset di sini melawan negara yang notabene mempunyai kekuatan yang besar itu mendapat risiko abuse of power dari penerapan hukum RUU-nya nanti,” tegasnya.
Desi menyarankan agar penyitaan aset tidak dilakukan sembarangan. Menurutnya, harus ada pembuktian nexus atau hubungan yang jelas antara aset yang disita dan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, penerapan due process of law atau proses hukum yang adil dan sesuai prosedur perlu dijamin agar pihak ketiga yang beriktikad baik dan tidak mengetahui asal-usul aset tidak menjadi korban salah sita.
Muchtadin turut mengakui bahwa keberhasilan regulasi tersebut sangat bergantung pada kualitas aparat penegak hukum. Menurutnya, aturan yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung aparat yang berintegritas.
“Sebaik-baiknya aturan hukum, kalau tidak didukung oleh aparat hukum yang baik, punya integritas yang baik, ya tidak akan maksimal juga,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Korps Barlop, Rahman Busman, menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan membedah sejauh mana pembahasan RUU Perampasan Aset dijalankan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
“Kita sebagai mahasiswa adalah salah satu pelopor dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Kita harus juga mengawasi tindakan pemerintah, apakah sudah benar atau sudah sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tutupnya.
Editor: Nurzahira
