Jurnalis: Nurul Inzana Filail
Unsulbar News, Majene – Dinamika Pemilihan Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Sulawesi Barat tahun 2025 kembali memanas. Proses yang sedianya menjadi cerminan demokrasi mahasiswa kini terseret konflik internal yang melibatkan perbedaan pandangan antara birokrasi kampus dan elemen mahasiswa. Pemilihan ini diinisiasi dalam waktu singkat guna mengejar pengukuhan struktur organisasi menjelang PKKMB, namun minimnya sosialisasi serta belum rampungnya regulasi justru memicu polemik dan krisis kepercayaan. Alhasil, proses pemilihan yang belum tuntas itu sementara dihentikan untuk menunggu finalisasi aturan ormawa yang sedang digodok pihak kampus.
Berbagai sumber yang dihimpun Unsulbar News menunjukkan bahwa proses pembentukan tim formatur dan penyusunan regulasi organisasi mahasiswa (ormawa) belum mencapai titik terang. Meskipun sudah ada Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia, sejumlah pihak—termasuk BEM—menyatakan keberatan.
Mahasiswa: Tidak Transparan, Tidak Representatif
Pihak BEM yang tergabung dalam tim pemantau mengaku sejak awal tidak mendapatkan kejelasan mengenai pembagian tugas maupun arah kerja tim yang dibentuk. Salah satu ketua BEM yang tidak ingin disebut namanya menyampaikan bahwa proses penyusunan aturan ormawa hingga teknis pemilihan presiden mahasiswa terkesan tergesa dan minim pelibatan elemen mahasiswa secara luas.
“Memang ini sangat ingin di percepat dan bahkan akibat percepatan proses tersebut banyak kekacauan yang terjadi contohnya tupoksi masing masing tim itu tidak jelas” tulisnya dalam pesan WhatsApp kepada Unsulbar News pada (6/72025).
Kritik senada juga disampaikan Gubernur BEM FISIPHUM. Dalam keterangannya melalui pesan teks yang diterima Unsulbar News (9/7/2025), ia menyatakan penolakan atas pemilihan presma tahun ini karena dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
“Aturan ormawa belum jelas dan dibuat tidak transparan dan menyalahi statuta kampus Unsulbar di pasal 80,” tulisnya, sembari menyebut bahwa proses yang berjalan bersifat cacat secara administratif.
Rektor: “Presma Belum Ada, Tapi Isu Sudah Panas”
Di sisi lain, jauh hari sebelumnya, Unsulbar News melakukan wawancara kepada Rektor Universitas Sulawesi Barat, Prof. Dr. Muhammad Abdy pada (4/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Prof Abdy menyatakan bahwa proses ini masih dalam tahap perencanaan dan belum ada presiden mahasiswa yang ditetapkan. Ia juga membenarkan bahwa memang diharapkan sebelum PKKMB sudah ada Presiden Mahasiswa Unsulbar.
Rektor juga menegaskan bahwa sebelum aturan selesai disusun dan disahkan, tidak boleh ada pelaksanaan pemilihan karena akan berisiko hukum dan administrasi. Ia menyebut keterlibatan para wakil dekan sebagai bentuk pembinaan terhadap ormawa resmi kampus.
“Kita tidak bisa bikin presma dulu kalau belum ada aturannya. Aturan itu harus menaungi seluruh organisasi, termasuk UKM. Selama ini kita bahkan belum punya dasar hukum yang kuat soal itu,” ujar Rektor dalam wawancara langsung.
WR3: “Kami Fasilitator, Bukan Intervensor”
Sementara itu, Wakil Rektor III Unsulbar (19/7/2025) menjelaskan bahwa pihak kampus saat ini masih dalam proses finalisasi Peraturan Rektor tentang Ormawa. Ia menekankan bahwa birokrasi hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam proses ini, bukan pengambil keputusan.
“Memang tidak ada intervensi. Tapi juga harus ada rujukan: Peraturan Rektor. Kita hanya menjembatani aspirasi BEM dan kebutuhan lembaga.”
Ia juga menyinggung stagnasi kepemimpinan BEM universitas selama beberapa tahun terakhir sebagai alasan perlunya pembenahan secara struktural dan administratif.
“BEM Universitas setiap tahun stagnan. Jadi butuh pembenahan, dan itu tidak bisa hanya mengandalkan mahasiswa tanpa ada payung hukum yang jelas,” jelasnya saat diwawancara langsung oleh Unsulbar News.
Menanti Kepastian dalam Kabut
Kisruh ini mencerminkan tidak hanya persoalan administratif, tetapi juga minimnya komunikasi efektif antara pihak birokrasi dan mahasiswa. Di tengah upaya Unsulbar membangun budaya demokrasi yang sehat, pemilihan presma justru membuka kembali luka lama: soal transparansi, partisipasi, dan siapa yang sebenarnya memegang kendali arah kemahasiswaan.
Satu hal yang pasti, selama regulasi belum final dan ruang dialog masih terbatas, presma masih akan tetap berada dalam kabut. Namun, hal ini masih terus dipantau dan diupayakan agar terciptanya demokrasi kampus yang sehat.
Menurut sumber dari dua belah pihak, akan diadakan rapat dengan seluruh pihak yang terlibat dalam waktu dekat. Oleh karenanya, hal ini masih dipantau oleh Unsulbar News.
