Hendrawan S Sos MAP seorang akademisi sekaligus dosen Ilmu Politik Unsulbar. Sumber foto: Dokumentasi Pribadi
Penulis: Lionar Septy
Unsulbar News, Majene – Citra birokrasi di Indonesia kerap diidentikkan dengan pelayanan yang lamban, kaku, dan berbelit-belit.
Berangkat dari keresahan atas realitas tersebut, akademisi sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Hendrawan S Sos MAP, tergerak menghadirkan perspektif baru melalui karya tulisnya. Buku terbarunya yang berjudul Birokrasi dibedah secara mendalam dalam program “Ngopi Asik” yang digelar UPA Perpustakaan Unsulbar.
Sebagai pengajar yang bergelut langsung di ranah kebijakan publik dan ilmu politik, Hendrawan mengungkapkan bahwa ketertarikannya mendalami isu ini berpijak pada dinamika implementasi birokrasi di tanah air. Menurutnya, patologi atau “penyakit” birokrasi, baik akibat faktor internal maupun eksternal, masih kerap menimbulkan pengalaman mengecewakan bagi masyarakat.
“Pelayanan yang mempersulit masyarakat membuat citra buruk itulah yang kemudian tertanam di benak publik. Melalui buku ini, saya ingin meluruskan pemahaman bahwa esensi birokrasi sejatinya tidak seperti itu. Birokrasi merupakan instrumen positif yang dirancang untuk memberikan pelayanan publik semudah dan secepat mungkin,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa persoalan kualitas pelayanan publik bukan beban kesalahan satu pihak semata. Evaluasi komprehensif diperlukan untuk memetakan akar persoalan, mulai dari arsitektur sistem regulasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga pembenahan budaya kerja aparatur.
Karya ilmiah ini ia dedikasikan bagi dua kalangan utama, yakni akademisi (mahasiswa) dan birokrat (pemerintah). Hendrawan berharap intisari pemikirannya dapat memberi sumbangsih nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi melayani.
Secara khusus, ia menitipkan pesan kepada mahasiswa agar tidak bersikap pasif dalam mengasah daya nalar kritis.
“Saya berharap mahasiswa tidak menjadikan buku ini sebagai satu-satunya rujukan utama, melainkan sebagai referensi komplementer. Perbanyak membaca literatur lain mengenai birokrasi, baik kajian internasional maupun lokal, untuk memperkaya cakrawala berpikir,” tegasnya.
Lewat forum bedah buku ini, Hendrawan tidak sekadar mendiseminasikan gagasan akademik, tetapi juga menaruh optimisme terhadap transformasi wajah birokrasi Indonesia menuju sistem yang adaptif, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi.
Editor: Nurzahira
