Jurnalis: Intan Sri Raja Dewi
Unsulbar News, Majene — Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi), Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) gelar dialog publik, Sabtu (17/9/2022) malam.
Kegiatan berlangsung di Alternatif Caffee Shop, Jln Wolter Monginsidi, nomor 7, Lipu, Majene, Sulbar.
Membahas “Kontroversi IKN: Siapkah Sulawesi Barat jadi Kota Penyangga?”. Himahi hadirkan tiga pembicara.
Pertama, Direktur Eksekutif Daerah (ED) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulbar, Asnawi.
Kedua, dosen Hukum Unsulbar sekaligus Ketua Fatayat kota Makassar, Mutmainnah SH, MH.
Ketiga, dosen Hubungan Internasional Unsulbar, Sriwiyata Ismail Z, S. IP, M. BA, M. Sc.
Sedangkan moderator diskusi, Kader Himahi Unsulbar 2021, Muh Ardika.
Sesi pemaparan para pemateri, ED Walhi Sulbar, Asnawi mengatakan pihaknya tegas menolak pembangunan IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Salah satu alasan penolakan, kata Asnawi perihal kerusakan ekologis yang ditimbulkan.
“Akan ada pengrusakan besar-berasa yang akan dilakukan,” ujarnya dikutip Unsulbar News saat menyampaikan materi.
Sedangkan dosen hukum Unsulbar, Mutmainnah menilai pembangunan IKN saat ini bukanlah prioritas.
Pemerintah semestinya fokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Kata dia dengan SDM unggul, pembangunan fisik akan secara tidak langsung ikut berkembang.
Mutmainnah mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengelola ekologis dengan hadirnya IKN.
Pembicara terakhir, Sriwiyata berharap jika IKN tidak bisa ditolak, pembangunan harus bisa melibatkan dan memperhatikan kepentingan bayak pihak, khususnya masyarakat lokal.
“Kepada siapa pembangunan ini diperuntukan? Kepada siapa negara berpihak?,” tutur Sriwiyata dalam pemaparannya.
Ia juga ingin pemerintah Sulbar bisa komitmen mengeluarkan kebijakan strategi jangka panjang dengan kehadiran IKN tersebut.
Pantauan Unsulbar News, kegiatan juga dilanjutkan sesi pertanyaan dan diskusi seputar IKN melibatkan peserta dari mahasiswa dan dosen.
Secara terpisah Ketua Himahi Unsulbar, Alif Mulky (Hubungan Internasional, 2019) berharap kegiatan ini bisa membuka pandangan tentang kebijakan pembangunan IKN.
“Kegiatan ini tujuannya untuk meneropong dan mengkaji IKN yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Serta kesiapan Sulawesi Barat sebagai calon kota penyangga,” ujarnya ditemui di sela kegiatan.
Meski kada dia, kegiatan ini berjalan lancar. Namun ada masukan untuk kedepan mengkhadirkan pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan.
