Oleh: Samrawati
Unsulbar News, Majene — Saya ingat teman saya yang tiba-tiba di tengah perkumpulan kami mengeluh tentang kebijakan terbaru pemerintah dalam bidang pendidikan, yang dianggap merugikan termasuk bagi kami mahasiswa jurusan pendidikan. Seperti yang terlihat di internet, kebijakan ini mendapat banyak penolakan, dan kalimat-kalimat mengenai harga diri guru Indonesia adalah yang paling banyak disuarakan.
Saya yang biasanya tidak suka berkomentar lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah apalagi di tengah deadline laporan yang menumpuk, kemudian merasa perlu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kebijakan ini. Apa, mengapa, dan bagaimana kebijakan ini dapat mengundang amarah netizen selaku pihak yang katanya menjadi pemegang takhta tertinggi dalam dunia per-internetan.
Dari apa yang saya amati, kebijakan ini bukanlah sesuatu yang buruk. Bahkan menurut saya ini menambah satu lagi ide revolusioner pemerintah yang patut diacungi jempol atas kesadarannya terhadap salah satu masalah terbesar dalam pendidikan yang perlu penyelesaian, yakni permasalahan guru honorer yang selama ini tidak mendapat perhatian dan mulai dinormalisasi sebagai salah satu siklus yang harus dilalui tenaga pendidik Indonesia.
Disamping itu, saya sadar bahwa kebijakan ini juga masih perlu penyempurnaan untuk direalisasikan ke depannya. Hal yang masih belum saya pahami adalah kebiasaan netizen Indonesia yang sangat mudah memberikan komentar buruk saat mereka belum benar-benar memahami suatu persoalan. Hal ini terlihat dari statement penolakan yang mereka lontarkan belum ilmiah, walaupun tidak semua netizen seperti itu.
Tapi saya memang tidak pernah berharap lebih pada netizen Indonesia. Beberapa alasan penolakan mereka diantaranya: “Guru honorer dihapuskan, lantas kita yang lulusan pendidikan harus kerja apa”. Statement ini jelas keliru. Perlu dipahami bahwa guru honorer ada karena perekrutan guru yang hanya satu kali dalam setahun dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga untuk sekolah yang kekurangan tenaga pendidik dan tidak memungkinkan untuk menunggu satu tahun lamanya, maka jalan satu-satunya adalah merekrut guru honorer dengan gaji paling tidak 300 ribu rupiah perbulannya.
Oleh karena itu melihat keterbatasan ini pemerintah memberikan solusi berupa pemberian otonomi penuh kepada setiap sekolah untuk memilih sendiri guru-guru yang sesuai untuk mereka pekerjakan, dengan melihat kualitas dan kuantitas yang tertera pada situs marketplace guru. Adapun maksud dari dihapuskannya guru honorer pada kebijakan ini adalah karena guru honorer yang ada sekarang dan guru yang telah lulus PPG akan melalui ujian terlebih dahulu untuk dapat tergabung dalam marketplace guru dan tinggal menunggu sampai ada sekolah yang sesuai untuk mempekerjakannya.
Setiap guru yang dipilih oleh sekolah dari situs marketplace guru ini akan langsung terangkat menjadi ASN atau PNS. Inilah poin yang dimaksud dengan penghilangan guru honorer, sederhananya tidak ada lagi guru honorer yang harus bekerja setiap hari sebagaimana guru PNS lainnya namun hanya digaji sebesar 300 ribu rupiah saja, jika mereka berhasil tergabung dalam marketplace guru maka mereka hanya perlu menunggu sekolah yang ingin mempekerjakannya lalu bisa langsung bekerja dengan title sebagai guru ASN.
Poin plusnya adalah bahwa guru-guru yang akan mengajar di setiap sekolah lebih terjamin kualitasnya karena telah melewati tes masuk marketplace guru, ini penting apalagi melihat fakta peringkat Program Penilaian Pelajar Internasional atau PISA Indonesia yang sejak tahun 2018 belum mengalami kenaikan yang signifikan dan masih berada pada peringkat 70 an untuk tiga kategori yakni literasi, numerasi dan sains dari 78 keseluruhan negara. Sehingga peningkatan kualitas tenaga pendidik itu sangat diperlukan guna menciptakan suasana belajar yang efektif dan efisien yang memberdayakan peserta didik.
“Dimana harga diri kami selaku guru, jika harus diperjualbelikan seperti barang dalam situs marketplace“. “Setidaknya namanya digantilah, jangan marketplace guru, ini namanya menyamakan kami dengan barang”. Saya sadar stement satu ini bisa jadi adalah cerminan dari masyarakat Indonesia yang memegang teguh etika dan moral, salah satunya harga diri sebagai seorang manusia. Namun saya juga tidak bisa mendukung sepenuhnya statement ini, karena menurut saya mekanisme marketplace guru lebih kepada situs yang berisi latar belakang dari berbagai guru pelamar di sekolah-sekolah.
Tugas sekolah kemudian adalah melihat satu per satu guru yang paling sesuai dengan sekolah mereka. Mekanisme ini kurang lebih sama dengan lamaran kerja manual dimana calon pekerja bisa langsung menemui HRD dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan lamaran mereka, bedanya ini diperantarai oleh sebuah situs yang tentunya lebih efisien.
Lalu mengenai nama marketplace guru yang dinilai kurang bermoral. Lagi-lagi menurut saya statement ini kurang ilmiah jika harus menjadi alasan utama penolakan atas kebijakan revolusioner ini. Menurut saya, jika pemberian nama ini sangat menganggu setidaknya usulan pergantian nama bisa dilakukan setelah kita selaku masyarakat Indonesia telah mengkritisi lebih jauh tentang sistem pada kebijakan ini yang masih dianggap kurang.
Misalnya saja, mengenai mekanisme dalam kebijakan marketplace guru dimana sekolah yang akan memegang dana insentif untuk tenaga pendidik nantinya, sehingga ini bisa saja memperluas kesempatan korupsi oleh instrument dalam satuan pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga saya melihat bahwa statement inilah yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah disertai jaminan bahwa tidak akan terjadi peningkatan praktik korupsi sebagaimana yang dikhawatirkan.
Pada akhirnya kita harus sadar bahwa kebijaksanaan dalam memberikan suatu komentar terkait suatu persoalan itu sangat penting, dengan melakukan research mendalam terkait persoalan tersebut terlebih dahulu sehingga kita dapat memberikan tanggapan yang tepat untuk mendukung ataupun menolak suatu kebijakan. Hal ini dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri dengan tidak terpancing untuk memberikan komentar negatif, hanya dengan melihat headline berita yang terkadang sengaja dibuat ambigu untuk memancing ketertarikan pembaca. Kita harus sadar bahwa setiap persoalan tidak sesederhana itu pasti ada penjelasan apa, mengapa dan bagaimana yang harus ditelusuri lebih lanjut. Untuk itu, mari bersama menjadi netizen yang lebih cerdas dan bijaksana.
