Penulis: Magfirah
Unsulbar News, Majene – Dalam Sejarah Pergerakan Indonesia, suara Tan Malaka bergema sebagai peringatan keras bahwa kemerdekaaan sejati tidak mungkin lahir dari kompromi dengan penjajah, apalagi sekedar fatamorgana parlementer. Dalam karyanya aksi massa, ia menegaskan bahwa politik rakyat hanya dapat tumbuh melalui aksi yang revolusioner, teratur, dan pantang tunduk.
Bagi Tan Malaka, revolusi bukan sekedar gagasan utopis atau hasil ilham tokoh besar, melainkan buah dari pertentangan kelas yang makin menajam antara penguasa yang menumpuk kekayaan dan rakyat yang kian dirundung kemiskinan serta perbudakan. Semakin lebar jurang itu, semakin kuat pula bayangan revolusi.
Revolusi, kata Tan Malaka adalah jalan untuk menentukan siapa yang berhak memegang kendali negeri, baik dalam politik maupun ekonomi. Ia tidak dilahirkan dari kepintaran seorang individu, tetapi dari denyut hidup masyarakat, dari gelombang penderitaan sekaligus perlawanan. Maka, perjuangan rakyat Indonesia bukan sekadar urusan masuk ke ruang-ruang parlemen, melainkan soal keberanian mengorganisir aksi massa, hingga kemenangan itu meminjam kata-katanya “Pulang seperti ayam ke kandang.”
Gelombang Demonstrasi Kontemporer
Gelombang demonstrasi belakangan ini mencerminkan kegelisahan publik terhadap kebijakan pemerintah dan arah demokrasi. Sejak Agustus 2025, ratusan mahasiswa dan pemuda turun ke jalan menolak sejumlah kebijakan kontroversial, mulai dari kenaikan tunjangan DPR hingga pemangkasan anggaran pendidikan. Aksi itu berlangsung dengan tema “Indonesia Gelap”, yang terbaca sebagai perjuangan masyarakat untuk meraih pengakuan atas kebutuhan yang selama ini terabaikan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan mengingatkan pemerintah agar menghormati hak warga untuk berpendapat, menyusul laporan media tentang tindakan represif aparat setelah kerusuhan yang menewaskan delapan demonstran dalam peristiwa baru-baru ini.
Warisan Reformasi 1998
Aksi massa 1998 menjadi momen krusial lahirnya era reformasi. Hakim MK Saldi Isra mengenang bahwa saat itu saluran politik formal “seolah-olah tidak merespons” krisis, sehingga mahasiswa dan elemen sipil terpaksa turun ke jalan menuntut perbaikan. Gerakan ini memuncak pada 21 mei 1998 dengan mundurnya presiden soeharto, mengakhiri rezim otoriter orde baru. International IDEA menyebutkan bahwa perubahan tersebut membuka ruang politik yang luas, melahirkan generasi baru masyarakat sipil, meningkatkan kebebasan pers, dan memperkuat semangat menuntut akuntabilitas pemerintah.
Laporan Freedom House menilai bahwa sejak 1998 Indonesia telah mengalami “kemajuan demokratis yang mengesankan” melalui pluralisme politik dan media yang signifikan. Namun, tantangan reformasi belum sepenuhnya terselesaikan; pembentukan pemilu yang bebas serta kelembagaan baru—seperti Mahkamah Konstitusi dan otonomi daerah—menunjukkan bahwa warisan reformasi masih terus diuji dalam praktik sehari-hari.
Sejumlah pengamat menilai bahwa suara rakyat sering kali terpinggirkan. IndonesiaSatu.co menyoroti bahwa “aspirasi rakyat terpinggir dari pengambilan kebijakan publik” karena kepentingan kelompok tertentu yang korup masih menguasai sistem politik. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun demokrasi secara formal telah hadir, dinamika politik Indonesia tetap didominasi oleh kontestasi elit.
Pandangan Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa era 1960-an, menegaskan pentingnya keberanian untuk bersuara. Ia pernah berkata, “Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi, karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan.”
Kritiknya terhadap “demokrasi semu” pun masih menggema hingga kini: “Kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat.” Kalimat itu terasa relevan di tengah situasi sekarang, ketika kebebasan berekspresi sering kali dipertanyakan.
Demonstrasi hari ini bisa dilihat sebagai cerminan kuat semangat Reformasi 1998: rakyat tetap gigih menuntut demokrasi sejati, transparansi, dan keadilan sosial. Namun, perjalanan pasca-1998 juga memperlihatkan bahwa janji demokrasi belum sepenuhnya terpenuhi. Reformasi memang melahirkan institusi baru yang membuka peluang partisipasi, tetapi oligarki, korupsi politik, dan pembungkaman suara kritis masih terus menghantui.
Reformasi 1998 telah menanam harapan besar. Tugas generasi hari ini adalah memastikan harapan itu tidak layu, melainkan tumbuh menjadi pohon demokrasi yang berbuah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Nurul Inzana Filail
