Jurnalis: Nurul Inzana Filail
Unsulbar News, Majene — Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota (HIMAPWK) Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) gelar Dialog Publik untuk peringati Hari Tata Ruang Nasional 2025, Selasa (19/11/2025).
Bertempat di Gedung A Ruang Teater, acara ini mengusung tema “Menata Ruang di Zona Bahaya: Peran Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Mitigasi Bencana Gempa, Longsor, dan Abrasi Pantai di Kabupaten Majene.”
Tema ini dipilih sebagai respons atas kondisi kerentanan wilayah pesisir dan perdesaan Majene yang rentan gempa, longsor, dan abrasi, serta perlunya perencanaan ruang yang terintegrasi dengan strategi mitigasi bencana.
Rahmat (PWK 2024) selaku ketua panitia menjelaskan, pemilihan tema didasarkan pada peringatan Hari Tata Ruang Nasional sekaligus kondisi geografis Majene.
“Morfologi Majene sangat rawan gempa, longsor, dan abrasi. Karena itu tema RDTR untuk mitigasi bencana dianggap paling relevan,” tuturnya.
Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur seperti mahasiswa PWK, dosen, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Majene, dengan menghadirkan dua narasumber yaitu, Muh Alif, ST, MSP dari Bappeda Majene dan Anggit Priadmodjo, M Sc selaku dosen PWK Unsulbar.
Dalam kesempatannya, Alif mengungkapkan antusiasmenya dapat berbagi ilmu bersama mahasiswa PWK secara langsung.
Ia mengaku bangga, sebab itu merupakan pengalaman pertamanya berhadapan langsung dengan mahasiswa selama bekerja sebagai ASN di Bappeda Majene.
Lebih lanjut, Alif menjelaskan pentingnya hubungan timbal balik antara mahasiswa PWK dan pemerintah daerah, terutama terkait pemanfaatan hasil penelitian.
“Seringkali adik-adik PWK datang meminta data di kantor. Harapan kami, hasil penelitian mereka juga kembali ke kami. Siapa tahu bisa menjadi bahan pertimbangan perencanaan dan bahkan masuk dalam penganggaran tahun berikutnya,” ungkap Alif.
Menurutnya, penelitian dosen dan mahasiswa Unsulbar telah menunjukkan kualitas yang dapat digunakan sebagai rujukan penyusunan dokumen kebencanaan daerah.
Baca Juga: Tim Peneliti Unsulbar Diseminasikan Hasil Riset Terkait Upaya Penanganan Risiko Tsunami
Alif juga menyinggung potensi kerja sama yang lebih fokus antara pemerintah daerah dan jurusan PWK, bukan hanya sebatas di tingkat universitas.
“Kami perlu kerja sama khusus dengan PWK agar ketika butuh ahli tata ruang, yang turun memang dosen PWK, bukan jurusan lain,” tegasnya.
Momen ini pada akhirnya menjadi ruang diskusi terbuka antara kaum akademisi dan pemerintah dalam memahami peran RDTR sebagai instrumen penting mitigasi bencana.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif mengenai tantangan penyusunan RDTR dan penguatan kolaborasi antara kampus dan pemerintah daerah.
Editor: Marselino Geradus
