Penulis: Irfan, S Kep, Ns, M Kep
Unsulbar News, Majene – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis dari Pak Prabowo yang pada dasarnya memiliki tujuan mulia, yaitu memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup, seimbang, dan aman.
Sebagai seorang akademisi terkhusus di bidang kesehatan, saya merasa program ini sangat bermanfaat, mengingat persoalan gizi mulai dari stunting, anemia, hingga masalah konsentrasi belajar masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah.
Selain masalah kesehatan, program ini juga berdampak di berbagai sektor, misalnya di sektor ekonomi yang apabila bahan makanan diserap dari petani dan UMKM daerah, manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Terkait banyaknya keluhan dari masyarakat terkait standar masakan yang disajikan SPPG, saya anggap itu sebagai kontroling dari sebuah program, sebab memang program ini masih baru sehingga perlu adanya evaluasi. Juga, evaluasi ini kiranya ditujukan untuk memaksimalkan pelaksanaan program, bukan malah dijadikan sebagai alasan menolak keberlanjutan program MBG.
Menanggapi Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Beberapa Waktu yang Lalu
Sangat disayangkan jika pejabat publik atau dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI menyampaikan bahwa MBG tidak memerlukan ahli gizi.
Perlu dipahami bersama bahwa tujuan utama dari MBG adalah menyediakan makanan dengan standar gizi yg sesuai dengan kebutuhan anak. Jika tanpa ahli gizi, saya menganggap bahwa program itu berubah menjadi hanya pemberian makanan gratis.
Pemerintah sendiri melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perluasan Lingkup Kualifikasi Pendidikan Ahli Gizi di SPPG dengan tegas menyatakan bahwa posisi ahli gizi merupakan posisi yang sangat vital dalam program MBG, terutama untuk memastikan kualitas dan kecukupan gizi bagi penerima manfaat.
Surat edaran tersebut bahkan dikeluarkan untuk memastikan operasionalisasi program tidak terhambat karena kekurangan SDM, dan bukan untuk menghilangkan peran ahli gizi. Artinya, secara regulasi negara sendiri telah mengakui bahwa ahli gizi bukan hanya dibutuhkan, tetapi menjadi fondasi pelayanan pemenuhan gizi dalam MBG
Peran Ahli Gizi dalam Program MGB
Perlu diketahui, peran ahli gizi dalam program MBG sungguh sangat sentral, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Pada tahap penyusunan, ahli gizi itu memiliki kompetensi ilmiah untuk melakukan analisis kebutuhan zat gizi sesuai usia, kondisi fisik, dan karakteristik peserta didik. Mereka menyusun menu yang tidak hanya enak, tetapi juga memenuhi standar gizi seimbang, termasuk perhitungan energi, protein, vitamin, mineral, serta keamanan pangan.
Mungkin kita pernah mendengar ungkapan bahwa untuk membuat makanan MBG cukup gampang karena terlihat seperti makanan rumahan, tapi jauh daripada itu prosesnya memiliki perhitungan ilmiah yang secara standar dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab tujuan utama yaitu pemenuhan gizi seimbang.
Menjawab pandangan sebagian orang bahwa “yang penting anak kenyang maka program sudah berhasil”, tentu ini perlu diluruskan. Dalam perspektif kesehatan, makanan bergizi bukan hanya tentang porsi dan rasa kenyang.
Kita tahu bahwa perkembangan otak, daya tahan tubuh, serta pertumbuhan tidak dapat ditopang hanya oleh rasa kenyang. Tubuh memerlukan kombinasi nutrisi yang lengkap dan seimbang, seperti protein hewani atau nabati, sayuran, buah, sumber energi, serta pengolahan yang aman. Inilah sebabnya mengapa standar gizi dan keterlibatan tenaga ahli sangat diperlukan.
Peran Institusi Perguruan Tinggi untuk Mendukung Program MBG
Dalam konteks implementasi program MBG, saya berpikir perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat penting. Program ini bukan sekadar kegiatan penyediaan makanan, melainkan intervensi kesehatan masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan (evidence based). Karena itu, keberadaan institusi pendidikan tinggi menjadi kunci dalam memastikan bahwa program berjalan sesuai standar ilmiah, mulai dari penyusunan menu, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.
Perguruan tinggi berperan sebagai pusat keilmuan yang dapat menyediakan tenaga ahli, melakukan riset terkait kebutuhan gizi lokal, serta mengembangkan model implementasi yang sesuai dengan kondisi geografis, budaya, dan tantangan lapangan di masing-masing daerah.
Baca Juga: Tim Desa Binaan Edukasi Ibu PKK Desa Onang soal Pemilihan Pangan Lokal Sehat
Dalam hal ini saya melihat, saat ini Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) bisa menjadi salah satu institusi yang siap menopang keberhasilan program MBG. Dalam hal ini tentunya melalui Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan.
Tidak hanya melalui penyediaan sumber daya manusia, Unsulbar juga dapat terlibat dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung evaluasi, perbaikan kebijakan teknis, dan pengembangan model implementasi yang adaptif dan berbasis riset. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan bukan hanya sebagai kebijakan distribusi makanan, tetapi sebagai upaya peningkatan status gizi dan kesehatan masyarakat secara terukur.
Jika diberi kesempatan menyampaikan masukan langsung kepada para pembuat kebijakan, maka pesan utama saya adalah tujuan program ini sangat mulia dan tentunya untuk peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga keberadaan ahli gizi dalam program MBG bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan pilar utama yang menentukan apakah program ini dapat berjalan dengan baik atau tidak.
(Penulis merupakan dosen Program Studi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat)
